Selasa, Agustus 3, 2021
Internasional

Dewan Keamanan PBB Diminta Segera Bertindak Hindari Pertumpahan Darah di Myanmar | Tribun

Ratusan Masyarakat Sipil Tewas, Menlu Retno Minta Junta Militer Stop Kekerasan di Myanmar

Tribun.website, WASHINGTON – Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar Christine Schraner Burgener mengingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa risiko “pertumpahan darah” yang meluas akibat tindakan brutal militer terhadap demonstran anti-kudeta.

Hal itu disampaikan Utusan Khusus PBB itu dalam sesi Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (31/3/2021) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Kamis (1/4/2021).

Schraner Burgener mengatakan kepada sesi tertutup DK PBB beranggotakan 15 anggota bahwa militer yang merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, tetapi tidak mampu mengelola negara itu.

Untuk itu dia meminta DK PBB untuk mengambil tindakan mengatasi krisis di Myanmar.

Baca juga: Negara Bagian India Izinkan Pengungsi Myanmar Masuk Ke Wilayannya

“Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak untuk rakyat Myanmar dan mencegah bencana multi-dimensi di jantung Asia,” katanya.

“Dewan harus mempertimbangkan “tindakan yang berpotensi signifikan” untuk mencegah  “pertumpahan darah,” kata Schraner Burgener.

Inggris meminta pertemuan di PBB di New York sebagai tanggapan atas memburuknya kekerasan di Myanmar.

Setidaknya 521 warga sipil telah tewas dalam protes menentang kudeta, 141 di antaranya pada hari Sabtu pekan lalu, hari paling berdarah, menurut Asosiasi Bantuan hukum untuk Tahanan Politik.

Pertempuran juga telah berkobar antara tentara dan pemberontak etnis minoritas di wilayah perbatasan. Pengungsi yang melarikan diri dari gejolak mencari keselamatan di negara-negara tetangga.

Baca juga: Etnis Karen Ungkap Ribuan Militer Myanmar Maju Untuk Serbu Wilayahnya

“Tindakan kekerasan oleh militer ini sama sekali tidak dapat diterima dan membutuhkan pesan yang kuat dari komunitas internasional,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, dalam pengarahan pers virtual setelah sesi dewan.



Sumber Berita

admin
the authoradmin

Tinggalkan Balasan