Minggu, Agustus 1, 2021
Daerah

Kuasa Hukum RA Nilai Tak Digantinya KPPS Belitang Hilir Cacat Hukum, KPU Sekadau Berikan Penjelasan | Tribun

Kuasa Hukum RA Nilai Tak Digantinya KPPS Belitang Hilir Cacat Hukum, KPU Sekadau Berikan Penjelasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU – KPU Kabupaten Sekadau tidak aktifkan KPPS dan PKK Kecamatan Belitang Hilir dalam penghitungan suara ulang pada 12 April mendatang. Kuasa hukum Rupinus-Aloysius sebut sebagai cacat hukum, Selasa 6 April 2021.

Kuasa Hukum Rupinus-Aloysius, Markus menilai dengan tidak diaktifkan dan digantinya KPPS di Kecamatan Belitang Hilir maka menjadi hal yang disebut cacat hukum.

“KPPS itukan harus diganti baru, tidak pakai yang lama karena mereka sudah cacat. Kalau KPU tidak mengganti itu, berarti cacat hukum. Kalau tidak diganti, tidak boleh diselenggarakan (hitung suara ulang),” tegasnya.

Baca juga: Anggaran PSSU di Sekadau Belum Dipastikan, KPU Yakini Dukungan Pemkab Sekadau

Markus menjelaskan, dinilainya langkah KPU Sekadau sebagai cacat hukum karena tidak sesuai dengan PKPU RI nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 73 ayat (2) a dan b.

Yang berisi, a. Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/ seleksi baru, pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

“Kami hanya meminta agar PKPU itu dijalankan, jangan hanya penghitungan saja. Tetapi KPPS itu harus diganti, kita bukan bicara menang atau kalah tapi mekanisme harus sesuai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sekadau, Drianus Saban mengatakan untuk pengaktifan kembali KPPS dan PPK Kecamatan Belitang Hilir memang tidak dilakukan. Lantaran yang akan menghitung langsung adalah KPU Sekadau.

“Itu diperintahkan ke KPU saja. Namanya itu tahapan teknis penghitungan, bukan tahapan pilkada. Teknis penghitungan saja yang kita keluarkan berdasarkan surat 272, karena amar putusan MK memerintahkan anggota KPU yang menghitung,” ungkap Saban. (*)





Sumber Berita

admin
the authoradmin

Tinggalkan Balasan