Pemerintah Jepang Bantah Penahanan 2 WNA Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia | Tribun

oleh -0 views
Pemerintah Jepang Bantah Penahanan 2 WNA Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

Tribun.website, TOKYO –  Pemerintah Jepang lewat Menteri Kehakiman Yoko Kamikawa membantah bahwa penahanan jangka panjang 2 WNA di Jepang sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

“Penahanan panjang itu adalah kesalahpahaman tentang fakta dan tidak benar melanggar hak asasi manusia,” papar Menteri Kamikawa Rabu ini (31/3/2021).

Sebuah kelompok kerja Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada 25 September tahun lalu bahwa dua pria asing (Deniz Yengin (41) seorang warga Turki dari suku Kurdi, dan Heydar Safari Diman (52)) yang telah dideportasi tetapi menolak untuk meninggalkan Jepang  karena permohonan pengungsi mereka ke Jepang tidak diterima dan ditahan untuk waktu yang lama.

Kelompok Kerja Internasional tentang Hak Asasi Manusia itu menyatakan pemerintah sewenang-wenang,  dan meminta Pemerintah Jepang untuk merevisi undang-undang imigrasi yang ada dan meninjau tanggapannya.

Sebagai tanggapan, Biro Imigrasi Jepang merilis sebuah dokumen yang menyatakan, “Ini didasarkan pada kesalahpahaman yang jelas tentang fakta tentang sistem dan operasi hukum Jepang, dan tidak dapat diterima sama sekali.”

Penahanan dua orang itu dan permohonan pembebasan sementara diputuskan dengan pertimbangan sejarah kriminal mereka  dan kesempatan pemeriksaan dan pertolongan seperti persidangan juga disediakan, dan alasannya adalah permohonan pengungsi. bukanlah sanksi atau tanggapan diskriminatif.

“Fakta rinci sudah dijelaskan dan tuduhan itu tidak benar. Untuk memperbaiki kesalahpahaman dan evaluasi yang tidak adil terhadap sistem kendali imigrasi Jepang, saya memberikan fakta rinci dan posisi Jepang., Kami akan mengupayakan penjelasan yang positif dan mudah dipahami,” tambah menteri Kamikawa lagi.

Keberatan pemerintah telah diajukan kepada kelompok kerja itu pada tanggal 27 Maret 2021.

“Semua penahanan  dioperasikan berdasarkan prosedur yang tepat. Tidak bertentangan dengan perjanjian hak asasi manusia.”



Sumber Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *