Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Pontianak Audiensi Bersama AMAN Kalimantan Barat | Tribun

oleh -3 views
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Pontianak Audiensi Bersama AMAN Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Diskusi bersama ketua AMAN (aliansi masyarakat adat nusantara) Pengurus wilayah Kalimantan barat. Diskusi ini dilakukan di kantor AMAN di Pontianak.

Diskusi ini dilakukan oleh PMKRI Pontianak yang diwakilkan oleh Presidium Gerakan Kemasyarakatan yaitu Endro Ronianus yang secara langsung dengan ketua AMAN Kalimantan barat.

Diskusi ini bertujuan untuk membangun diskusi bersama dalam membahas sejumlah isu-isu masyarakat adat terkait tentang hak-hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan dan diperhatikan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Endro selaku presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Pontianak.

“Selain membahas tentang kehidupan masyarakat adat kami juga ingin mendiskusikan bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat adat agar diperhatikan oleh pemerintah,” ujar Endro.

Menurut Endro, selama ini berbagai pihak yang konsentrasi pada isu-isu masyarakat adat, menyimpan banyak pertanyaan ihwal tak kunjungnya penetapan UU masyarakat adat, termasuk Perda masyarakat adat di tingkat Provinsi Kalbar.

Karena itu ia berharap agar ada koordinasi dan komunikasi AMAN Kalbar dengan berbagai ormas dan OKP, khususnya dengan PMKRI Pontianak untuk mensinergikan isu-isu tentang masyarakat adat.

Dalam diskusi Ketua AMAN Kalbar Dominikus Uyub juga menyampaikan bahwa mahasiswa harus mampu memberikan pandangan kepada masyarakat terutama masyarakat adat terkait hak-hak mereka karena didaerah masing-masing masih banyak masyarakat adat yang belum mengetahui hak-hak nya.

“Sebagai mahasiswa harus bisa memberikan pandangan khusus kepada masyarakat adat terkait hak-hak mereka entah itu melalui seminar atau pun diskusi lain nya,” ujarnya.

“Mengapa hal itu harus dilakukan, karena ternyata masih banyak masyarakat adat yang belum tau berbagai regulasi dan kebijakan yang semestinya menjadi dasar bagi masyarakat adat di tingkat komunitas untuk mendapatkan hak-hak mereka atas sumber daya alam dan wilayah adat serta eksistensi yang selama ini terabaikan oleh pemerintah sendiri,” ujarnya.





Sumber Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *