Senin, September 20, 2021
Politik

Relawan Jokowi Minta BW Tak Seret Presiden dengan Hak Politik Moeldoko | Tribun

Tribun.website, JAKARTA – Pernyataan kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto yang menyatakan brutalitas demokrasi terjadi di negara ini pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat respons berbagai pihak.

Satu di antaranya dari Diddy Budiono, Sekjen Galang Kemajuan Centre. Menurutnya, ada upaya untuk mengaitkan terus persoalan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Herzaky kepada Kubu KLB : Stoplah Produksi Kebohongan

“Pernyataan Bambang itu menurut saya kurang tepat. Menurut saya, ada upaya terus untuk mengaitkan sikap politik pribadi Pak Moeldoko ke Presiden. Karena kami meyakini pak Presiden cukup bijak untuk menghargai pilihan pak Moeldoko,” katanya, Minggu (14/3/2021).

Menurut Diddy, dalam politik dinamika kepengurusan termasuk pergantian Ketua, pelaksanaan KLB merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, ia meminta agar Partai Demokrat jangan menyerang Jokowi dengan persoalan internal partai.

Terkait konflik Partai Demokrat ini, Diddy meminta agar Kemenkumham memutuskan persoalan ini sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Politik itu biasa, dari dulu PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), selalu ada dinamika kepengurusan termasuk ketua, ada ketidakpuasan, dan itu sangat biasa. Kalau menyikapi pak Bambang, beliau tidak patutlah membuat pernyataan seperti itu. Biarkan saja mekanisme berjalan, hukum ada, bawa ke pengadilan,” kata Diddy.

Terkait dengan adanya tuntutan agar Moeldoko mundur sebagai Kepala KSP dari beberapa relawan, menurut Diddy, relawan tidak punya porsi dan hak untuk meminta Presiden Jokowi memundurkan Moeldoko. “Kami yakin pak Moeldoko sudah memikirkan langkah politiknya sebagai pribadi,” katanya.

Bambang Widjojanto

Sebelumnya, Tim Hukum Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendaftarkan gugatan perlawanan hukum, terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

Dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa kehadirannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk memuliakan proses demokrasi dan demokratisasi.



Sumber Berita

admin
the authoradmin

Tinggalkan Balasan